DPR RI Meminta Pemerintah Mengkaji dan Mengevaluasi Keputusan Mensos

DPR RI Meminta Pemerintah Mengkaji dan Mengevaluasi Keputusan Mensos


POLIS, Jakarta |
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah dapat mengkaji dan melakukan evaluasi terhadap keputusan yang menghentikan program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat bawah pada akhir April 2021.

Alasannya, Kemensos tidak mendapat anggaran lebih dan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah mulai menunjukkan perbaikan di skala mikro. "Situasi ekonomi di tengah pandemi Covid 19 saat ini masih lesu, masyarakat kecil tentunya masih sangat membutuhkan dan mengharapkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup," kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/4/2021).

Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini juga menyarankan, pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan di 2020 dan 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. "Serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," ujarnya.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini meminta agar pemerintah perlu mempertimbangkan perpanjangan program BST ini, sampai kondisi ekonomi masyarakat berangsur pulih. "Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perpanjangan pemberian bantuan tunai apabila kondisi perekonomian masyarakat belum berangsur pulih meskipun pergerakan ekonomi Indonesia sudah mulai normal," pinta Azis. | Je

Posting Komentar

0 Komentar