LPPL: KPK Harus Usut Tuntas Keterlibatan Nanang dan Hendry Rosyadi

LPPL: KPK Harus Usut Tuntas Keterlibatan Nanang dan Hendry Rosyadi


Lampung - Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lampung Selatan periode 2016-2018 Zainuddin Hasan masih menyisakan banyak nama pejabat Lampung Selatan yang belum tersentuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada sidang Peninjauan Kembali (PK) Zainudin Hasan sebagai pemohon kembali menyebut nama Ketua DPRD Hendri Rosyadi dan Nanang Ermanto.

Terkait hal itu Lembaga Pengawasan Pembangunan Lampung (LPPL) minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut tuntas Keterlibatan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi terkait kasus korupsi yang menjerat Mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan.

Hal ini ditegaskan Ketua Umum LPPL Alzier Dianis Thabranie kepada media menyikapi sidang Peninjauan Kembali (PK) Zainudin Hasan sebagai pemohon yang menyebut nama Ketua DPRD Hendri Rosyadi dan Nanang Ermanto.

Zainudin Hasan mengatakan dirinya memohon keadilan, bahwa dalam sidang sidang lalu ada nama Wakil Bupati saat itu Nanang Ermanto, Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi, tapi terkesan diabaikan saja.

“Harus diusut tuntas, karena dua nama (Nanang dan Hendri, red) disebut Zainuddin Hasan dalam sidang fee proyek tersebut,” tegas Alzier, Selasa (27/12).

Diketahui, Zainuddin Hasan yang diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menanggapi Jaksa menyebutkan bahwa nama kedua orang itu pernah disebut oleh saksi dan terdakwa, yang turut menikmati aliran dana fee proyek.

Pada kesaksian terdakwa Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara menyebutkan beberapa nama sebagai penerima jatah proyek dan menerima uang yang bersumber dari aliran fee proyek di Kabupaten Lampung Selatan. Fakta Persidangan diantara terdapat nama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Hendri Rosyadi, dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan saat itu Nanang Ermanto.

Bahkan nama Ketua DPRD Lampung Selatan, Hendry Rosyadi, juga disebut turut menerima jatah proyek senilai Rp4,9 miliar, keterangan tersebut dibacakan langsung oleh Hakim pada amar putusan terdakwa Syahroni, yang dibacakan dalam sidang lanjutan perkara Korupsi suap fee proyek Lampung Selatan, Rabu 16 Juni 2021 lalu.

Pada putusannya Hakim mengungkapkan, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama proses persidangan, maka didapati fakta-fakta hukum dimana beberapa pihak disebutkan telah menerima jatah proyek di 2017 lalu dari Dinas PUPR Lampung Selatan.

Salah satunya terdapat nama Hendri Rosyadi, yang dikatakan telah menerima empat paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4,9 miliar, yang kenyataannya proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa orang.

“Bahwa benar pada tahun 2017 Syahroni telah menerima komitmen fee dari para rekanan, kemudian rekanan-rekanan yang telah setor uang dimenangkan dalam lelang pekerjaan dan telah mendapatkan proyek –proyek pekerjaan, antara lain,” ujar Hakim dalam fakta hukum pada putusan Syahroni.

“Hendry Rosyadi, Ketua DPRD Lampung Selatan, mendapat empat paket proyek senilai 4 miliar 900 juta rupiah, dikerjakan oleh Widodo alias Dodo, Lukman alias Luk, Fahrulrozy alias Uyung, Khoiril alias Yung, dan Rio,” tambahnya. | red