POLISI SELEBRITI

Polri Gelontorkan 458 ton beras dan 15.000 Paket Sembako untuk Masyarakat Banten


POLISI SELEBRITI - 
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Bhabinkamtibmas, Babinsa, kapolsek dan danramil memapping kebutuhan masyarakat jangan sampai ada yang kesulitan dan belum tersentuh bantuan sosial. "Silahkan dicek apabila kurang, ajukan lagi maka dari pusat nanti akan didistribusikan lagi," kata Sigit di Serang, Banten, Minggu (18/7/2021).

Jenderal bintang empat itu juga terjun langsung membagikan paket sembako kepada warga lingkungan Kaujon Singandaru RT01/22.

Rumah yang pertama didatangi adalah Eneng rahmah, 70 tahun seorang janda. Kemudian rumah Syantiah Rahmawat. Selanjutnya rumah Multi Ningsih, penjual ketoprak dan Ayuni, penjualan bakso.

Selain membagikan paket sembako, Kapolri juga meninjau Posko PPKM Mikro di Kelurahan Serang. Wilayah ini terdiri dari 27
RW dan 118 RT dengan jumlah penduduk
sebanyak 26.914 jiwa.

Sigit sempat berdialog dengan salah seorang warga yang melakukan isolasi mandiri secara virtual.

Sigit juga meninjau vaksinasi di Universitas Sultan Agung Tirtyasa (Untirta) Serang. Dia mengaku akan mempercepat vaksinasi di Provinsi Banten. Pasalnya meskipun berdekatan dengan Ibu Kota namun akselerasinya masih diangka 14%. "Minggu depan TNI-Polri akan mengeroyok Banten untuk melaksanakan vaksinasi massal," terangnya.

Mantan Kapolda Banten itu mengajak seluruh elemen masyarakat baik relawan, aktivis, mahasiswa, OKP dan ormas yang memiliki kemampuan untuk gabung jadi petugas vaksinator dipersilahkan. "Mari kita sama-sama bersinergi sehingga akselerasi vaksinasi bisa segera tercapai. Dan herd immunity yang kita harapkan bersama segera terwujud," ungkapnya.

Sigit mengungkapkan laju pertumbuhan Covid-19 secara nasional diatas 50.000 sehingga perlu upaya keras yang terus dilakukan untuk segera menurunkan laju pertumbuhannya.

"Dari evaluasi, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dibeberapa wilayah Banten angkanya ada di 90%. Namun ada tiga wilayah itu angkanya masih di bawah 90% sehingga saya harapkan perlu ditingkatkan," terangnya. | red

Wujud Kepedulian Covid-19, LEMHANNAS RI-PPRA LXII Gelar Baksos di Jakarta Timur


Jakarta -
 Bertempat di Polres Metro Jakarta Timur, peserta LEMHANNAS RI-PPRA LXII mengadakan bakti sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 khususnya yang terintegrasi zona merah di wilayah Jakarta Timur, Sabtu (17/7/2021).

Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan empati kepada masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 yang berkelanjutan.

Hadir dalam giat antara lain, perwakilan Lemhannas PPRA LXII Kombes Pol Bastoni Purnama, S.I.K., dan Kombes Pol Stevy Hanny Supena, S.E., M.M., Kabag Ops Polres Metro Jakarta Timur AKBP M. Arief Setiawan, S.H., M.H., Kapolsek Duren Sawit, Kompol Rensa Sastika Aktadivia, serta perwakilan dari Kodim Jakarta Timur.

Pada kesempatan tersebut peserta LEMHANNAS RI - PPRA LXII Kombes Pol Bastoni Purnama, S.I.K., membagikan sebanyak 200 Paket khususnya untuk warga yang melakukan isolasi mandiri dengan membagikan obat-obatan dan vitamin serta sembako, antara lain berupa :

  • VIT D
  • Dexhametasone
  • IMBOOST
  • Becombion
  • Obat Batuk & Pilek
  • Paracetamol
  • Jahe merah
  • Virgin Coconut Oil
  • Handsanitizer
  • Masker medis
  • Beras
  • Kornet

Selanjutnya, secara simbolis Kombes Pol Bastoni Purnama, menyerahkan paket berkolaborasi tersebut dengan Polres Metro Jakarta Timur dan Kodim Jakarta Timur kepada Kabag Ops Polres Metro Jakarta Timur, AKBP M. Arief Setiawan, S.H., M.H., yang mewakili Kapolres Jakarta Timur, didampingi Kapolsek Duren Sawit, Kompol Rensa Sastika Aktadivia.


Selanjutnya bantuan sebanyak 200 Paket tersebut, akan dibagi pendistribusiannya,100 paket melalui Polres Jakarta Timur dan 100 paket melalui Kodim Jakarta Timur.

Kombes Pol Bastoni Purnama dalam sambutannya mengatakan, program pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 terus digulirkan oleh semua pihak. Baik oleh TNI dan Polri sebagai garda keamanan terdepan bersama dengan semua elemen, instansi dan masyarakat yang terus bahu-membahu bekerja sama untuk keselamatan masyarakat.

"Kerjasama berbagai pihak, baik dari instansi negeri, swasta dan institusi pendidikan juga ikut serta menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan, seperti halnya yang dilakukan peserta LEMHANNAS RI-PPRA LXII saat ini," beber Kombes Pol Bastoni Purnama.

Kombes Pol Bastoni Purnama, S.I.K., sebagai perwakilan dari Peserta Lemhannas PPRA LXII menambahkan, bahwa program Baksos ini sebagai bentuk kepedulian peserta Lemhannas kepada masyarakat yang saat ini mengalami musibah akibat pandemi COVID-19.

"Dengan bantuan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan sakit dengan gejala ringan. Sehingga tidak menjadi sakit gejala sedang atau berat, karena Rumah Sakit dan Nakes saat ini sudah penuh dan kewalahan dengan banyaknya pasien Covid-19," harapnya.

"Program ini diharapkan juga menginspirasi masyarakat lainnya, untuk bersama-sama dan bergotong rotong membantu masyarakat sesuai dengan kemampuannya," pungkasnya. | Znd

TNI-Polri Distribusikan 30.000 Paket Sembako untuk Warga Solo


Jawa Tengah -
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendistribusikan 30.000 paket sembako PPKM Darurat untuk masyarakat Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Pembagian paket sembako itu dilakukan saat mereka melakukan tinjauan vaksinasi massal di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/7/2021). Bantuan PPKM Darurat tersebut akan menyasar ke seluruh warga yang ekonominya terdampak akibat Pandemi Covid-19 atau virus corona.

"Pemerintah juga memikirkan masyarakat yang terdampak, karena situasi PPKM Darurat, maka hari ini kami akan bagikan bansos kurang lebih 30.000 paket sembako dan kurang lebih 147 ton beras yang akan dibagikan kepada masyarakat oleh rekan-rekan TNI-Polri," kata Sigit saat melepas distribusi paket bansos tersebut.

Jenderal bintang empat itu berharap, dengan pembagian bansos ini beban masyarakat dapat berkurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat karena adanya pembatasan mobilitas," ujar mantan Kapolda Banten ini.

Sementara, vaksinasi massal di Balai Kota Solo sendiri tercipta berkat adanya kolaborasi antara Pemkot Surakarta, TNI, Polri yang bekerjasama dengan Shopee. Kegiatan ini mengusung tema 'Berjuang Besama Melawan Covid-19'. Adapun, target vaksinasi adalah 1.000 orang masyarakat umum yang telah mendaftar.

Sigit pun mengapresiasi dan berterima kasih atas antusiasme masyarakat Kota Solo untuk melakukan vaksinasi. Dengan adanya animo warga yang tinggi, kata Sigit, maka target Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona bakal segera terwujud.

"Terima kasih atas antusiasme dari masyarakat Solo dalam hal ikuti kegiatan vaksinasi sehingga percepatan ini kami harapkan bisa segera tercapai. Oleh karena itu bagi masyarakat atau relawan, aktivis, mahasiswa, yang miliki kemampuan untuk jadi vaksinator atau memperkuat kegiatan vaksinasi silahkan untuk bergabung," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut.

Disisi lain, Sigit meyakini dengan adanya kerjasama seluruh elemen masyarakat, maka laju pertumbuhan virus corona kedepannya akan berkurang. "Harapanbya supaya kita bersama-sama bisa segera turunkan laju pertumbuhan Covid dengan membatasi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersinergi, sehingga laju pertumbuhan Covid ini bisa kita turunkan," tutup Sigit. | red

PPKM Darurat, Kapolri Gelar Operasi Aman Nusa II Lanjutan


Jakarta -
 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram (STR) soal Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Lanjutan. Hal ini menindaklanjuti soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Surat telegram tersebut bernomor STR/577/VII/OPS.2./2021 per tanggal (2/7/2021) yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Operasi Aman Nusa II Lanjutan ini bakal berlaku sejak nanti malam pukul 00.00 WIB.

"Surat telegram pak Kapolri sudah keluar STR/577/VII/OPS.2./2021 per tanggal (2/7/2021). Operasi terpusat sandi Aman Nusa II Lanjutan ini diberlakukan malam nanti 3 Juli dan sudah dinyatakan berlaku," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat membacakan amanat Kapolri di Gedung Rutapama, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2021).

Argo mengungkapkan, dalam Operasi Aman Nusa II Lanjutan ini terdapat tujuh satuan tugas (satgas). Diantaranya adalah, satgas deteksi, satgas binmas, satgas kepatuhan protokol kesehatan dan pengamanan vaksinasi.

Lalu, satgas Bayankes, satgas pengamanan pengawalan vaksin, satgas penegakan hukum dan satgas hubungan masyarakat (humas).

Operasi Aman Nusa II Lanjutan ini, dikatakan Argo, merupakan tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam poin enam disebutkan bahwa, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.

"Tindaklanjut apa yang dilaukan Polri terkait instruksi Mendagri terkait PPKM Darudat Covid-19 Jawa dan Bali. Adanya poin keenam, pihak polisi membuat Operasi Aman Nusa II Lanjutan, dulu pernah dibuat juga terkait Covid-19, dulu ada 5 satgas sekarang ada 7 satgas operasi itu," ujar Argo.

Menurut Argo, dalam penerapan Operasi Aman Nusa II Lanjutan, pihaknya bakal melibatkan 21.168 personel dari Polda Jawa dan Polda Bali.

"Operasi ini diawaki 21.168 personel, mulai dari Polda di Jawa dan Bali, ada Polda Metro Jaya, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Polda Bali," ucap Argo.

Selain itu, Argo menyebut bahwa, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia soal PPKM Darurat, aparat kepolisian nantinya bakal melakukan penyekatan-penyekatan di jalur kabupaten/kota untuk random sampling swab antigen.

"Selain PPKM Mikro di tingkat RT/RW kemudian juga ada jalur kabupaten maupun kota yang kami lakukan penyekatan dengan adanya random sampling swab antigen," kata Argo.

Penyekatan untuk melakukan random sampling swab antigen juga bakal dilakukan di pintu keluar masuk antar kota dan provinsi, pintu Tol, Rest Area, stasiun, bandara, pelabuhan.

"Tentunya ini kami lakukan bersama dengan TNI dan Pemda. Kami nanti setiap kegiatan yang sudah ada di Inmendagri nomor 15 tahun 2021 Pemerintah akan kami dukung apa yang dilarang apa yang diperbolehkan yang ada di instruksi itu. Itu kira-kira," tutup Argo. | red


Jokowi: Penggunaan Kewenangan Polri Harus Didukung oleh Perkembangan Teknologi Mutakhir


Jakarta -
 Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, Polri harus berpacu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk melawan bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Saat memberikan amanat dalam Peringatan ke-75 Hari Bhayangkara pada Kamis, 1 Juli 2021, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo, mengingatkan bahwa Polri harus menggunakan kewenangannya secara bijak dan bertanggung jawab.

“Polri juga harus berpacu menguasai Iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan. Penggunaan kewenangan Polri harus juga didukung oleh perkembangan teknologi mutakhir,” tuturnya.

Selain itu, Indonesia merupakan negara Pancasila, negara demokrasi, dan negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sehingga Polri dituntut tidak hanya harus tampil tegas dan tanpa pandang bulu, tetapi juga harus tampil sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

“Polri juga harus berwajah ramah dan selalu bersifat melayani masyarakat luas. Polri harus presisi dalam menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma martabat masyarakat,” lanjut Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan agar pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius dan transparan, sehingga karakternya dapat menyesuaikan tugas-tugas Polri dan menguasai perkembangan Iptek terbaru.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius, rekrutmen, pendidikan, dan promosi harus dilakukan secara transparan, dan akuntabel,” jelas Presiden.

Selain itu, dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Presiden turut meminta Polri untuk membenahi dan memperkuat manajemen serta kelembagaannya dengan memanfaatkan iptek untuk mendukung Polri yang modern.

“Polri harus membenahi secara komprehensif kebijakan perencanaan, kebijakan pengorganisasian, kebijakan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mendukung Polri yang modern,” tandasnya.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sedangkan para undangan dan peserta lainnya turut mengikuti jalannya acara melalui konferensi video dari sejumlah lokasi di seluruh Indonesia. | red

Polri Targetkan Vaksinasi Massal Serentak 1 Juta di Seluruh Indonesia Besok

Polri Targetkan Vaksinasi Massal Serentak 1 Juta di Seluruh Indonesia Besok
Polri Targetkan Vaksinasi Massal Serentak 1 Juta di Seluruh Indonesia Besok

Jakarta -
Mabes Polri bakal menggelar vaksinasi Covid-19 massal serentak se-Indonesia dengan target 1 juta, pada esok hari Sabtu 26 Juni 2021. Kegiatan itu dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-75, pada 1 Juli. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi tersebut bakal dilakukan di 34 Polda jajaran. Menurut Argo, hal ini merupakan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang diakselerasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait satu juta dosis per hari. 

"Target pelaksanaan vaksinasi besok sebanyak 1 juta, jumlah vaksinatornya 54.482 dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (25/6).

Selain itu, kata Argo, pelaksanaan vaksinasi ini juga sesuai dengan tema Hari Bhayangkara ke-75 yang diperingati di tengah Pandemi Covid-19. 

"Tentunya sebagaimana tema Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju," ujar Argo.

Argo menyebut, dengan diselenggarakannya vaksinasi dengan target satu juta tersebut diharapkan terciptanya kekebalan kelompok atau Herd Immunity terhadap virus corona. 

Meski begitu, Argo tetap mengimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari.

"Tentunya diharapkan tercapai Herd Immunity di lingkungan masyarakat," ujar Argo. 

Menjelang Hari Bhayangkara ke-75, selain vaksinasi 1 juta, Polri juga menggelar Bakti Sosial (Baksos) serentak sebanyak 272.662 paket sembako, 200.000 masker, dan 40.000 hand sanitizer. Baksos dilakukan mulai tanggal 25 Juni hingga 9 September 2021.

Serta kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti kegiatan donor darah, donor plasma convalesen, operasi katarak, operasi bibir sumbing, pengobatan massal, dan pelayanan penerbitan SIM bagi masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli 2021. | Je

Sedang Asik Bersepeda, Perempuan Ini Diremas Payudaranya oleh Pengendara Motor


DEPOK – Seorang perempuan yang tengah bersepeda sendirian di Jalan Pakupuran dekat Green Cimanggis Residence 2 Depok, Senin (14/6/2021) pukul 06.30 WIB mendadak diremas payudaranya oleh pengendara motor.

Aksi asusila itu terekam dashcam mobil yang tengah berjalan di lokasi kejadian kemudian diunggah akun Instagram @infodepok_id.

Ketika perempuan bersepeda di lokasi tiba-tiba pengendara motor dari arah belakang memepet korban lalu meremas payudara yang bersangkutan.

“Seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual saat mengendarai sepeda. Kejadian tersebut tidak sengaja terekam dashcam mobil yang sedang melintas lawan arah di lokasi tersebut. Semoga pelaku segera ditangkap,” kata akun tersebut.

Insiden begal payudara juga sempat terekam CCTV warga dan viral di media sosial. Namun, korban belum membuat laporan polisi. | red


Sumber: humaspolri

Kabid Humas Polda Banten Kunjungi Ponpes Riyadhul Alwiyah


SERANG
– Lakukan sowan sesepuh sekaligus bagikan bingkisan seperangkat alat ibadah, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, S.I.K., MH. kunjungi pimpinan Pondok Pensantren Riyadhul Alwiyah, Pandeglang, Rabu (19/05/2021).

Edy Sumardi mengatakan kegiatan Sowan Sesepuh merupakan bentuk kegiatan silaturahmi dengan para sesepuh yang ada di Provinsi Banten.

Pondok Pesantren Riyadhul Alwiyah ini merupakan salah satu Pondok Pesantren yang berada di Kec. Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang dengan jumlah santri sebanyak 370 diantaranya 300 santri putra dan 70 santri putri.

“Hari ini saya mengunjungi pimpinan Pondok Pensantren Riyadhul Alwiyah Pandeglang, KH. Neni Juaeni, kedatangan saya kesini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan para sesepuh dan ulama yang ada di wilayah hukum Polda Banten,” ujar Edy Sumardi.

“Sekaligus saya meminta doa dan dukungan dari sesepuh kita KH. Neni Juaeni agar kita dapat menjalankan tugas dengan baik,” lanjut Edy Sumardi.

Sowan Sesepuh dan Rukun Ulama Umaro bertujuan untuk mendekatkan sosok Polri di tengah-tengah masyarakat dan menjalin silaturahmi untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan damai.

“Dengan silaturahmi ini, diharapkan dapat terjalinnya komunikasi yang baik antara Polri dengan Ulama atau Sesepuh, dan menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” tutup Edy Sumardi.

Sementara itu, KH. Neni Juaeni mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan pemberian bingkisan seperangkat alat ibadah dari Polda Banten.

“Saya ucapkan terimakasih banyak atas kunjungan Kabid Humas Polda Banten dan pemberian bingkisan seperangkat alat ibadah ke Pondok Pesantren Riyadhul Alwiyah, sangat terbantu atas perhatian dari Polda Banten semoga para santri disini dapat terus menimba ilmu dengan baik.” Ucap KH Neni Juaeni.

Dalam kegiatan Sowan Sesepuh ini tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. | Red

Sumber : Mitrapol Banten.

Nekad Terobos Penyekatan, Pemotor Cantik yang Tak Pakai Helm Ini Langsung di Stop Polwan


SUKABUMI
- Seorang pemotor perempuan yang mengendarai sepeda motor matic bernomor polisi F 2320 CA nekat menerobos penyekatan di Gunung Butak, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (12/5/2021) malam.

Pemotor yang tidak diketahui identitasnya ini nekat menerobos tanpa memakai helm. Alhasil ia langsung diberhentikan Polwan, Briptu Annaaulia dari Satlantas Polres Sukabumi.

Pengendara cantik ini langsung diminta Polwan untuk putar arah agar memakai helm saat berkendara.

Diketahui, saat ini di jalur Gunung Butak diberlakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan.

"Malam ini dilakukan satu arah ke belakang (jajaway) karena di jalan Siliwangi ada pengalihan arus, rekayasa lantas, kita mainkan lewat belakang, jadi tidak masuk langsung ke Siliwangi, sehingga yang arah Banten tidak berbenturan dengan arah datang yang dari Bogor dan Sukabumi, maka dialihkan ke arah Gunung Butak," ujar Kanit Laka Lantas Polres Sukabumi Iptu Nandang Herawan.

Ia mengatakan, apabila ditemukan kendaraan yang hendak mudik pihaknya tak segan lakukan pemutaran arah.

"Sementara kalau diketemukan pelanggaran yang diluar mobil, kita periksa KTP kemudian diputar balik kembali," jelasnya.

Di malam takbir saat ini jalur perbatasan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Banten diberlakukan sistem satu arah, Rabu (12/5/2021).

Tepatnya di pertigaan pos penyekatan Gunung Butak, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu.

Kanit Laka Lantas Polres Sukabumi Iptu Nandang Herawan mengatakan, sistem satu arah ini diberlakukan untuk mengurai kemacetan.

Menurutnya, untuk kendaraan dari arah Banten dialihkan ke arah Gunung Butak atau Jajaway, sehingga tidak berbenturan dengan kendaraan dari arah Bogor, Sukabumi yang melalui jalan Siliwangi.

"Malam ini dilakukan satu arah ke belakang (jajaway) karena di jalan Siliwangi ada pengalihan arus, rekayasa lantas, kita mainkan lewat belakang, jadi tidak masuk langsung ke Siliwangi, sehingga yang arah Banten tidak berbenturan dengan arah datang yang dari Bogor dan Sukabumi, maka dialihkan ke arah Gunung Butak," ujarnya.

"Sementara kalau diketemukan pelanggaran yang diluar mobil kita diperiksa KTP kemudian diputar balik kembali," jelasnya. | Je

Tinjau Arus Mudik, Kapolri Minta Perketat Pengawasan Warga dari Luar Negeri di Bandara Soetta


Jakarta -
 Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh petugas di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) untuk memperketat pengawasan bagi WNI dan WNA yang datang masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau arus mudik di Bandara Soetta, Tangerang, Rabu (12/5/2021) bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

"Ada dua tugas pokok, pertama bagimana mengawasi kuat masyarakat yang datang dari luar negeri dan perketat protokol kesehatan bagi masyarakat dan WNA yang keluar ke Bandara Soetta," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, pengetatan pengawasan dalam rangka implementasi kebijakan pelarangan mudik Lebaran. Hal itu sebagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona dan melindungi masyarakat dari Covid-19.

Mantan Kapolda Banten ini juga menekankan soal proses karantina bagi seluruh orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Pasalnya, mereka yang tiba harus dilakukan karantina mandiri hingga dipastikan tidak terpapar virus corona.

"Pastikan mereka sudah vaksin atau belum yang dari luar negeri. Proses karantina tidak ada yang lolos, setiap bus ada petugasnya dalam menuju ke hotel yang sudah di tetapkan," ujar Sigit.

Selain itu, Sigit juga meminta adanya pengawasan ketat di saat masa arus balik Lebaran 2021 nanti. Petugas harus memastikan masyarakat bisa menunjukan hasil Swab Antigen dan sudah di vaksinasi.

"Setelah masuk Bandara tetap protokol kesehata dilakukan secara ketat. Maka yang melintas Bandara bisa ditekan potensi penyebaran Covid-19," ucap Sigit.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkap jumlah penumpang di Bandara Soetta pada Lebaran tahun ini menurun hingga 10 persen. Meski begitu, Ia berharap petugas terkait tetap melakukan pengawasan ekstra ketat terkait kebijakan pelarangan mudik.

"Jangan sampai penyebaran covid tidak terkendali. Bagaimana mengantisipasi arus balik pengendalian protokol kesehata harus dijaga," tutup Puan. | Je

1 dari 6 Pati Polri Naik pangkat Jadi Bintang Tiga



Jakarta -
 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat enam perwira tinggi Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/5) siang.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa dalam upacara tersebut terdapat satu orang pati yang menyandang pangkat baru sebagai Komisaris Jenderal alias bintang tiga.

Kemudian, lanjut dia, terdapat tiga orang lain yang naik pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal dan dua lainnya kini berpangkat Brigjen.

"Iya benar, Kapolri yang memimpin langsung tadi," kata Ramadhan saat dikonfirmasi Lampung7 com Selasa (11/5).

Adapun enam pati Polri yang naik pangkat adalah Sekretaris Utama Lemhanas RI, Komjen Purwadi Arianto; Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Anang Suhardi; Irjen Sufyan Syarif dalam penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kemudian, Irjen Krisnandi yang ditugaskan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI; Brigjen I Nyoman Labha Suradnya dalam penugasannya di Wantannas; dan terakhir Karojemengar Serena Polri, Brigjen Andik Setiyono. | Je

Ditnarkoba Polda Lampung Berhasil Diungkap 6 KG Sabu dan 4 KG Ganja


Bandar Lampung -
Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sigiatno melaksanakan Konferensi Pers pengukapan kasus Narkotika dan sekaligus Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di lapangan apel Polda Lampung, Senin (10/5/2021).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Brigjen Pol Jefryedi, perwakilan dari Pengadilan Tinggi Lampung, perwakilan Kejaksanan Negeri Bandar Lampung dan para Pejabat Utama Polda Lampung.

Dalam rilisnya Kapolda menyampaikan, untuk pengungkapan kasus narkotika jenis ganja, diungkap pada hari Jumat (23/4/2021) Sekira pukul 17.00 WIB dipinggir jalan Sultan Haji Kelelurahan. Kota Sepang kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, untuk tersangka berinisial DI bin DS dan ES bin UT.

Barang Bukti yang berhasil disita yaitu empat paket besar diduga narkotika Jenis daun ganja dengan berat bruto 4 kilogram, satu paket sedang diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto100 gram dan dua buah Handphone, kata Hendro.

Lanjut Hendro, Kemudian pengungkapan narkotika jenis sabu dan ganja yang diungkap pada hari Kamis (29/4/2021) pukul (05.00) WIB di Perum Permata Asri Blok A.6 No 06 Kelirahan Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Masih kata Hendro, adapun tersangka yang ditangkap berinisial MS bin RM (37) tahun. Dan Barang Bukti yang berhasil disita berupa dua puluh enam paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 6.72 kilogram, satu bungkus berlakban coklat diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 247.08 gram, dua unit timbangan digital, satu unit alat press plastik, satu bundel plastik Klip ukurab besar, tiga unit Handphon, satu unit Drone, dua buah ATM BRI, satu unit laptop dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, kata Hendro.

Untuk Modus Operandi tersangka MS bin RM mendapat Narkotika jenis Sabu dari tersangka ZL untuk diedarkan kembali di wilayah Lampung, kata Hendro.

Untuk kedua ungkap kasus narkotika tersebut, para tersangkanya di jerat dengan Pasal 114 ayat 2 Sub Pasal 111 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda maksimal 10 Miliyar rupiah ditambah 1/3 (sepertiga). Selain itu turut juga di rilis hasil pengungkapan dari Polres jajaran berupa Barang Bukti pil Extasi berjumlah 13.487 butir, tutup Hendro. | Je

Kapolri Sebut Kebijakan Larangan Mudik untuk Lindungi Masyarakat


Jawa Tengah -
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan Operasi Ketupat 2021 di Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5/2021). Dalam tinjauan ini, Kapolri ditemani Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kapolri menyebut secara keseluruhan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dengan melakukan penyekatan mudik berjalan dengan baik. Ia mengakui bahwa penyekatan mudik memang membuat masyarakat tidak nyaman.

"Namun hal ini dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular varian baru virus COVID-19," kata Sigit.

Menurutnya, tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Untuk itu, ia meminta masyarakat memahami kebijakan larangan mudik agar kasus COVID-19 tak lagi meningkat.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, penyekatan kendaraan dilakukan dengam ditambah pemeriksaan protokol kesehatan pengendara.

"Penyekatan dilakukan juga di hotel dan tempat wisata agar tidak menyebar COVID," katanya.

Mantan Kapolda Banten ini juga mengucapkan terima kasih atas pengertian masyarakat dan kerja keras anggota di lapangan yang berperan aktif menekan penyebaran COVID-19.

"Terima kasih atas kerjasamanya dengan partisipasi pengertian masyarakat dan  kerja keras anggota di lapangan," katanya. | Je

Siapkan Kunjungan Kerja Ketua DPR RI, MENHUB, TB 1 dan PANGLIMA TNI, GEGANA Lampung Amankan Pelabuhan Bakauheni


Bandar Lampung -
 Dalam rangka Peninjauan secara langsung pelaksanaan Ops Ketupat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Detasemen Gegana Satbrimobda Lampung menerjunkan 1 Unit Escape Wanteror pimpinan Kasubden Wanteror Iptu Suwarjo dan 1 Unit Jibom pimpinan Paops Jibom Aiptu Royyani melaksanakan pengamanan Kunjungan Kerja Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.I.Kom., Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P., di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Minggu (09/05/2021)

Menindaklanjuti perintah Dansat Brimob Polda Lampung tentang pengamanan Kunjungan Kerja Ketua DPR RI, Menteri Perhubungan, Kapolri dan Panglima TNI dalam rangka peninjauan Ops Ketupat 2021 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menghadapi ops ketupat 2021 ini sesuai perintah pimpinan kepada personel Detasemen Gegana khususnya Unit Wanteror dan Unit Jibom untuk melaksanakan Giat Pengamanan sebagai protap awal dan SOP dalam setiap pelaksanaan pengamanan VIP dan VVIP serta acara pemerintah lainnya dalam arahan Dansar Brimob Polda Lampung KBP R. Kasero Menggolo, SH., S.Sos., MH., M.Si.

Walaupun secara administratif Detasemen Gegana tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan Ops Ketupat 2021, tidak senantiasa mengacuhkan rasa tanggung jawab, karena ini adalah tugas kita sebagai anggota Polri khususnya Brigade Mobil untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada siapapun pada saat sebelum, saat berlangsungnya acara Puncak hingga selesainya acara Kunjungan Kerja di Pelabuhan Bakauheni dari hal- hal yang tidak di inginkan. Terang Danden Gegana Kompol Robi Bowo Wicaksono, SH dalam atensinya. | Je

Dinilai Memiliki Semangat Kepolisian yang Demokratis, Hermawan Sulistyo Apresiasi 100 Hari Kerja Kapolri



Jakarta -
Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021. Ia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pada 27 Januari 2021 lalu.

Sepanjang perjalannya itu, kinerja dan upaya yang dilakukan Jenderal Sigit dalam melakukan perubahan internal dan penegakan hukum dinilai sudah sesuai dengan semangat kepolisian yang demokratis (Democratic Policing).

Demikian disampaikan oleh Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo. Menurutnya, 100 hari kerja Kapolri memperbaiki persoalan yang kompleks terjadi di seluruh Indonesia dari hulu. Hal itu terlihat dari peluncuran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian.

"Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri," kata Hermawan saat dihubungi awak media, Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Hermawan, dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif.

Pasalnya, kata Hermawan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik.

"100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara," ujar penulis buku Democratic Policing itu.

Sebab itu, Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas.

"Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus," ucap Hermawan.

Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India.

"Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid," tutur Hermawan.

Kepolisian India bersikap represif, kata Hermawan, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19.

"Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid," ujar Hermawan.

Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat.

"Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif," tutup Hermawan. | Je

GEGANA Lampung Terjunkan Unit Jibom Dalam Kunjungan TB 2 di Pelabuhan Bakauheni


Lampung |
Personel Detasemen Gegana Satbrimobda Lampung menerjunkan 1 Unit Jibom dibawah Komando Kasubden Jobom Iptu Mantun Manik melaksanakan pengamanan Kunjungan Kerja Waka Polri Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Sabtu (08/05/2021)

Menindaklanjuti perintah Dansat Brimob Polda Lampung Nomor Sprin/235/IV/PAM.6.3./2021 tentang pengamanan Kunjungan Kerja Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menghadapi Ops Ketupat 2021 di Wilayah Hukum Polda Lampung.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Pelabuhan Bakauheni sesuai perintah pimpinan kepada personel Detasemen Gegana khususnya Unit Jibom untuk melaksanakan Giat Pengamanan dan Sterilisasi sebagai protap awal dan SOP dalam setiap pelaksanaan pengamanan VIP dan VVIP serta acara pemerintah lainnya dalam arahan Dansar Brimob Polda Lampung KBP R. Kasero Menggolo, SH., S.Sos., MH., M.Si.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu VIP dan VVIP pada saat sebelum, saat berlangsungnya acara Puncak hingga selesainya acara Kunjungan Waka Polri di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan dari hal- hal yang tidak di inginkan. Terang Iptu Manik dalam atensinya. | Je

Pantau Arus Mudik, Wakapolri Kunjungi Pelabuhan Bakauheni


Bandar Lampung -
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono melakukan kunjungan pemantauan arus mudik dan jalur transportasi ke PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bakauheni, Sabtu pagi (8/5/2021).

Dalam kunjungan itu, Wakapolri ingin mengetahui perkembangan situasi di lapangan terhadap arus lalu lintas kendaraan terkait peniadaan mudik tahun 2021, secara langsung.

Mengawali pemaparan materi bertempat di ruang VIP ASDP Cabang Bakauheni, Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono menjelaskan kesiapan jajaran Polda Lampung pada pelaksanaan Operasi Ketupat 2021.

"Terdapat sebanyak 95 lokasi pos yang telah didirikan di wilayah hukum Polda Lampung. Diantaranya, 9 pos penyekatan batas provinsi, 25 pos Kabupaten/Kota, 47 pos pengamanan, 11 pos pelayanan dan 1 pos terpadu yang terletak di Seaport Interdiction Bakauheni," sebut Wahyu.

Wahyu kemudian melanjutkan, petugas di lapangan akan menjalankan prosedur standar dengan mengecek setiap kendaraan yang akan melintasi pos-pos yang telah didirikan. Mengingat, hanya penumpang tertentu sesuai peraturan Kemenhub yang diperkenankan keluar masuk wilayah Provinsi Lampung dengan dilengkapi Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM), surat keterangan rapid test antigen negatif Covid-19.

"Bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan di putar balik," kata Wahyu sembari mengultimatum.

Sempat mendapat pertanyaan sela dari Wakapolri, bilamana petugas pemeriksa di lapangan mendapati kendaraan yang salah satu penumpangnya positif Covid-19.

"Petugas di lapangan akan mengisolasi penumpang yang positif Covid-19 kemudian dibawa ke rumah sakit rujukan pasien Covid-19 terdekat dan memeriksa ulang penumpang lainnya melalui rapid test antigen. Jika hasilnya negatif akan dipersilahkan melanjutkan perjalanan," jawab Wahyu.

Pada kesempatan itu, General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Solikhin menerangkan secara singkat, pihaknya telah memetakan laju penumpang menjadi tiga fase yakni fase normal, fase pra larangan mudik dan fase setelah mudik.

"Arus puncak pengguna jasa penyebrangan di pelabuhan Bakauheni yakni pada tanggal 2 Mei 2021. Dimana, pada tanggal 28 April sampai dengan 7 Mei 2021, sebanyak 75.790 kendaraan telah melewati pelabuhan Bakauheni. 48.179 sudah kembali menyebrang sedangkan 27.611 kendaraan belum kembali dan ini nanti yang akan kami antisipasi," pungkas Solikhin.

Setelah menyimak dengan seksama materi pemaparan, Wakapolri kemudian menanggapi dengan mengucapkan terima kepada jajaran Polda Lampung atas langkah-langkah yang tepat yang telah dipersiapkan dalam menanggapi kebijakan Pemerintah perihal peniadaan mudik tahun 2021.

"Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kita tidak ingin seperti di India yang mengalami gelombang kedua Covid-19," tegas jendral lulusan Akpol 1988 A itu.

Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat itu juga memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyrakat agar melaksanakan perayaan hari raya Idhul Fitri 1442 H dengan dirumah saja.

"Lebaran dirumah saja, secara virtual. Bisa melalui video call, zoom atau aplikasi digital lainnya," himbau Gatot.

Tak kalah penting, Wakapolri juga mengingatkan kepada jajaran Polda Lampung agar memperhatikan keamanan petugas di pos-pos pemeriksaan.

"Pak kapolda, Karo Ops, Kabid Dokkes, para Kapolres agar memeriksa kelengkapan dan melatih anggota di lapangan baik personel dari Polri, TNI, Satpol PP, Satgas Covid-19. Jangan sampai terpapar Covid-19," pinta Gatot.

Jendral yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, bahwasannya kegiatan Operasi Ketupat 2021 merupakan kegiatan yang dinamis di seluruh wilaya Indonesia. Sebanyak 381 titik penyekatan telah disiapkan dalam rangka upaya memutus penyebaran Covid-19 jelang perayaan hari raya Idhul Fitri 1442 H.

"Kami dari jajaran Polri mememinta kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul mematuhi larangan Pemerintah untuk tidak mudik. Dan yang paling penting, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat," pungkas Wakapolri.

Tampak hadir dalam giat itu, Wakapolri, Irwasum polri didampingi jajaran, Kapolda Lampung dan jajaran, Kapolres Lamsel, Bupati Lamsel, Dandim 0421/LS dan GM ASDP Cabang Bakauheni. | Je

100 Hari Kapolri, Peluncuran Berbagai Aplikasi Wujud Keseriusan Perbaikan Korps Bhayangkara


Jakarta -
100 hari kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membawa perubahan signifikan dalam memperbaiki kinerja Korps Bhayangkara. 

Berbagai program diluncurkan untuk mendukung tujuan tersebut. Misalnya aplikasi pengaduan masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). "Dumas Presisi" diciptakan untuk mewujudkan transparansi dan handling complain bagi masyarakat luas. Melalui aplikasi akan membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur.

Kapolri juga meluncurkan aplikasi "Propam Presisi" yang melayani pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota polisi. Dengan hadirnya aplikasi ini kinerja polisi dapat diawasi tidak hanya secara internal, tetapi juga secara eksternal. Sebab saat ini merupakan era keterbukaan sehingga tidak perlu ada ditutup-tutupi. Dari situ akan diketahui bagaimana potret polisi sehingga apa yang menjadi kekurangan bisa diperbaiki. 

Aplikasi lain yang diluncurkan adalah aplikasi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dan e-PPNS (Penyidik Pengawal Negeri Sipil) berbasis online.

Aplikasi ini merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh Polri. Dalam aplikasi ini, pelapor bisa mendapat nomor telepon penyidik hingga atasan penyidik dan bisa melakukan komunikasi terkait perkembangan perkara yang dilaporkan oleh pelapor.

Tujuannya sebagai bentuk transparansi penyidikan. Diharapkan juga tidak ada lagi sumbatan komunikasi atau informasi terkait penyidikan sebuah kasus.

Dibidang pelayanan, Kapolri meluncurkan  aplikasi SIM Nasional Presisi (Sinar). Peluncuran aplikasi untuk ponsel pintar tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat, mengenai pembuatan hingga perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM).

Aplikasi tersebut bisa diakses dengan mudah dan sudah tersedia di Playstore Andorid, yang nantinya akan dapat melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun. Dengan kata lain, perpanjangan SIM tidak perlu lagi ke kantor Satpas cukup sambil rebahan di rumah dengan aplikasi tersebut.

Kapolri juga mengembangkan sistem Rekruitmen Proaktif (Rekpro) melalui aplikasi e-Rekpro untuk perekrutan anggota Polri, khususnya jalur Bintara. Aplikasi ini dibuat untuk mendukung transformasi organisasi dengan program peningkatan kinerja menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0. Program Rekpro memiliki konsep affirmative action, talent scouting dan reward. 

Teranyar Kapolri meluncurkan Binmas Online System (BOS) Versi 2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat laporan yang berkenaan dengan kegiatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas.

Dengan kata lain, BOS merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan dan digunakan baik internal dan eksternal. Internal adalah bagaimana aplikasi ini digunakan untuk membuatkan laporan terkait dengan kegiatan Bhabinkamtibmas yang ada di sektor polisi terdepan di tingkat desa.  

Kadiv Humas Polri Irjen Pol  Argo Yuwono mengatakan, peluncuran aplikasi tersebut menjadi bagian dari program 100 hari kinerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. 

Dia mengenaskan, peluncuran program itu merupakan komitmen Polri dalam rangka menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin modern, prima, dan menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial dan budaya masyarakat.

"Peluncuran aplikasi tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat yang sudah semakin akrab dengan dunia digital dan sangat menekankan pada kecepatan dan kemudahan mendapatkan pelayanan," kata Argo dalam keterangannya, Sabtu (8/5/2021). 

Jenderal bintang dua itu berharap Polri dapat terus bersinergi dengan masyarakat baik dalam mewujudkan ketertiban dan juga kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan. 

"Inovasi itu juga untuk  menjawab kebutuhan pelayanan di masa pandemi saat harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan," ungkapnya.

Lebih jauh Argo mengungkapkan bahwa peluncurkan aplikasi tersebut bagian dari 16 program prioritas Kapolri tentang penataan kelembagaan. Perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0. Kemudian pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan fungsi pengawasan.

"Pada prinsipnya Polri akan lebih siap menerima kritik. Bagaimana Polri ke depan bisa menjadi Polri yang adil, Polri yang jujur, Polri yang siap untuk dikritik dan Polri yang transparan," tutup Argo. | Je

6 Polda Jadi Prioritas Tangani Karhutla

Jakarta - Sebanyak enam kepolisian daerah (Polda) menjadi prioritas Polri dalam mencegah dan melakukan penindakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Ada 6 polda prioritas, seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono usai penandatanganan surat keputusan bersama tentang penegakan hukum Karhutla di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/5). 

Argo mengatakan ada koordinasi dan komunikasi di tingkat Mabes Polri dan keenam polda serta jajaran bagaimana upaya mencegah terjadinya karhutla.

Seperti di tahun 2019 dan 2020 jumlah kasus kebakaran hutan baik dari segi jumlah titik api dan luas area yang terbakar turun mencapai 81 persen.

"Tentunya di sana selain dari Mabes Polri ada komunikasi, koordinasi dengan instansi terkait, di tingkat polda juga ada koordinasi bagaimana pencegahan di sana," tutur Argo.

Adanya penurunan titik api dari tahun 2019 dan 2020, lanjut Argo, yang pertama dilakukan adalah melengkapi peralatan untuk memantau percikan api, sehingga api dapat cepat dikendalikan.

Selain itu juga, ada kreasi berupa aplikasi yang dibuat oleh polda bersama instansi terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Seperti aplikasi LembuSwarna di Polda Kalimantan Tengah atau Lancang Kuning di Polda Riau.

"Ada beberapa kreasi juga di polda bersama instansi terkait bagaimana memadamkan secepatnya titik api itu jangan sampai meluas," ucap Argo.

Terkait penegakan hukum Karhutla, lanjut Argo, antara Polri dengan kejaksaan, setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polri akan berkoordinasi dengan kejaksaan, terkait dengan saksi ahli yang dilibatkan, terkait juga dengan petunjuk yang lain.

"Kami komunikasikan, kami koordinasikan dengan kejaksaan sehingga tidak ada bolak balik berkas perkara," ujarnya.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu ini, kata Argo, sesuai dengan instruksi presiden, dengan harapan tidak ada lagi komplain dari negara tetangga terkait asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

"Dengan adanya kegiatan bersama secara terpadu ini kita meminimalisasi, seperti saat ini kita ketahui bersama kejadian kathutla sangat minim, tidak ada komplain dari negara tetangga seperti waktu tahun 2015," ujarnya.

Selain itu, harapan lainnya dalam keterpaduan antara Polri, Kejaksaan Agung dan KLHK dalam mencegah dan penegakkan hukum tindak pidana karhutla adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan demi masa depan generasi berikutnya.

"Kita berharap masyarakat sadar akan hutan, bahwa hutan merupakan sumber air yang kita dijaga bersama, jangan sampai dibuat untuk hal-hal yang merusak lingkungan walau motif ekonomi atau apapun, ini harus kita jaga jangan sampai nanti anak cucu kita yang menanggung," ujar Argo. | Je

Kabareskrim Polri Minta Jajarannya Hentikan Permainan Kotor Dalam Pelayanan Polri



JAKARTA -
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta jajarannya menghentikan permainan kotor dalam pelayanan penyelidikan maupun penyidikan kepolisian.

Hal itu disampaikan Komjen Agus ketika memberikan pengarahan kepada jajaran kewilayahan dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19, Selasa (4/5/2021).

Kegiatan itu dilaksanakan melalui video conference diikuti Kapolda, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan Dirnarkoba dari seluruh Indonesia.

Awalnya, Agus menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan kedua sebesar 5%.

Jokowi juga meminta kepala daerah untuk mempercepat belanja modal dan belanja barang.

"Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, Bapak Kapolri juga telah menyampaikan lebih dari dua kali, meminta kepada para Kapolda untuk ikut berpikir, memikul, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan hal tersebut," kata Agus dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Ia menyampaikan program-program yang sudah dianggarkan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus dapat diberikan pengamanan, pengawalan, asistensi, agar tidak terjadi kesalahan.

"Bukan kolaborasi dan parahnya justru berkonspirasi yang pada akhirnya menjadikan obyekan, minta jatah, mencari-cari kesalahan sehingga mengganggu-menghambat dan mengurangi capaian target yang diharapkan pemerintah," jelasnya.

Secara umum, kata Agus, masyarakat sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Atas dasar itu, ia meminta jajaran Polri untuk tidak menambah beban masyarakat dengan permainan kotor pelayanan penyelidikan dan penyidikan kepolisian.

"Hentikan yang seperti itu. Bekerja baik dan membela yang benar saja, enggak susah kita," jelasnya.

Agus juga mengingatkan dalam menghadapi pandemi penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang dilakukan kepolisian setelah terlebih dahulu melakukan upaya preemtif dan preventif yang menyasar akar masalah.

Di sisi lain, Agus juga mengingatkan jajaran yang bertugas di reserse narkoba untuk benar-benar menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani perkara.

"Untuk Narkoba, jangan ceroboh dan aneh-aneh," tegasnya. | Je