POLISI SELEBRITI

Semester I Sektor Jasa Keuangan Stabil, Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional


Jakarta
 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga data semester I 2021 sektor jasa keuangan tetap stabil dicerminkan membaiknya sejumlah indikator seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal serta terjaganya rasio kehati-hatian (prudensial) di lembaga jasa keuangan.

Meskipun indikator ekonomi domestik sampai Juni masih menunjukkan berlanjutnya pemulihan, OJK mencermati adanya penurunan mobilitas karena pemberlakuan PPKM Darurat yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi laju pemulihan ekonomi ke depan.

Di tengah perkembangan tersebut, pasar keuangan domestik masih terjaga stabil. IHSG hingga 23 Juli 2021 tercatat menguat ke level 6,102 atau tumbuh 1,9 persen mtd dengan aliran dana nonresiden tercatat masuk sebesar Rp2,02 triliun. Pasar SBN juga terpantau menguat dengan rerata yield SBN turun 13,5 bps di seluruh tenor. Namun, investor nonresiden tercatat net sell sebesar Rp11,73 triliun.

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 27 Juli 2021 telah mencapai nilai Rp116,6 triliun atau meningkat 211 persen dari periode yang sama tahun lalu, dengan 27 emiten baru yang melakukan IPO. Selain itu, masih terdapat penawaran umum yang dalam proses dari 86 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp54,2 trliun.

Sementara itu, OJK mendukung program Pemerintah dalam melaksanakan percepatan vaksinasi masyarakat dengan membuka sentra-sentra vaksin Covid-19 di berbagai daerah bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan dan Kemenkes dengan target 10 juta vaksin hingga Desember. Percepatan vaksinasi diyakini menjadi kunci utama untuk membangun imunitas komunal sehingga mobilitas masyarakat bisa kembali normal dan perekonomian kembali bergerak.

OJK juga mencatat, pemulihan ekonomi global masih terus berlanjut terutama di negara ekonomi utama dunia seiring dengan laju vaksinasi dan mobilitas yang mulai kembali ke level prapandemi. Selain itu, kebijakan moneter negara utama dunia diperkirakan masih akomodatif sehingga mampu menurunkan risiko likuditas di pasar keuangan global.

Intermediasi perbankan

Kredit perbankan pada bulan Juni 2021 meningkat sebesar Rp67,39 triliun dan telah tumbuh sebesar 0,59 persen yoy, meneruskan tren perbaikan selama empat bulan terakhir seiring berjalannya stimulus Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,28 persen yoy. Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit ke level yang cukup kompetitif.

Sektor asuransi mencatatkan penghimpunan premi pada Juni 2021 sebesar Rp31,0 triliun dengan rincian Asuransi Jiwa sebesar Rp21,1 triliun, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp9,9 triliun. Selanjutnya, fintech P2P lending pada periode yang sama mencatatkan pertumbuhan baki debet pembiayaan cukup signifikan menjadi Rp23,38 triliun (Juni 2020 dan Mei 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp11,8 triliun dan Rp21,7 triliun). Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan masih terkontraksi dan mencatatkan pertumbuhan negatif 11,1 persen yoy di Juni 2021.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Juni 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,24 persen (NPL net: 1,06 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Juni 2021 turun pada 3,96 persen (Mei 2021: 4,05 persen). Selain itu, Posisi Devisa Neto Juni 2021 sebesar 2,32 persen atau jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Juni 2021 terpantau di atas threshold.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 24,33 persen, jauh di atas threshold. Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 647,7 persen dan 314,8 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,03 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah meningkatnya kasus Covid-19 domestik serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Jakarta, 29 Juli 2021. | red

Polres Metro Jakarta Pusat Sita Ratusan Tabung Oksigen


Jakarta -
Ratusan tabung oksigen hasil sitaaan kepolisian polres metro jakarta pusat diserahkan ke fasilitas kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selasa, 27/7/2021.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat.

Kapolda Metro Irjen Pol. Fadil mengatakan, terdapat 166 tabung oksigen yang disita Polres Metro Jakarta Pusat dari kasus kejahatan.

Namun setelah dilakukan pengecekan, sebanyak 28 tabung tidak layak digunakan. Sehingga yang diserahkan ke faskes melalui pemprov DKI berjumlah 138 tabung oksigen.

"Sebelumnya tim yang berwenang telah melakukan penelitian dan pengecekan langsung terhadap tabung oksigen tersebut. teman-teman dari Kementerian Kesehatan menyebutkan layak untuk dimanfaatkan di fasilitas kesehatan," Terang Fadil.

Fadil imran juga menerangkan, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus importasi tabung oksigen dengan modus memalsukan jenis barang.

Dalam kondisi pandemi Covid-19, ungkapnya,terlihat nyata ada pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan tabung oksigen dengan mengimpor, namun tidak sesuai dengan jenis barang.

"Penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai agar mafia importasi alat kesehatan termasuk di dalamnya tabung oksigen ini dapat di berantas" Tegas Fadil.

Menurut data di lapangan harga tabung oksigen yang satu meter kubik bisa mencapai per unit tabung Rp 2,5 juta hingga Rp 7 juta

Sementara harga normal sebelum pandemi berkisar Rp 300.000 sampai dengan Rp 900.000.

"Ini tidak boleh di biarkan berlangsung dan berjalan di tengah-tengah situasi seperti ini," ujar Fadil.

Fadil menambahkan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat juga telah membuat berita acara untuk penyisihan barang bukti dan pengalihan barang bukti pengganti untuk syarat formil di pengadilan,mengingat saat ini teman teman dari kesehatan serta masyarakat luas membutuhkan alat bantu pernafasan tersebut.

Sementara itu Kapolres metro Jakarta pusat Kombes pol Hengki Haryadi menerangkan,akan ada pengungkapan kasus seperti ini.

"Kami akan selidiki dan dalami,dimungkinkan ada ribuan tabung oksigen yang diduga di selewengkan,dan saat ini tengah dikembangkan dalam pengungkapan kali ini." Terang Hengki | red

Wah... Pasangan Kekasih Ini Pasang Tarif Rp. 400 Ribu untuk Hal Ini


JAKARTA - Tim dari Polda Metro Jaya (PMJ) membekuk 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan modus pembuatan sertifikat vaksinasi COVID-19 di media sosial.

Dikutip dari Jppn.com, Saat beraksi, kedua pelaku yang merupakan pasangan kekasih itu memiliki peran masing-masing.

Pelaku SK, laki-laki, merupakan otak penipuan dan SS, si perempuan, berperan membuat akun media sosial yang kemudian menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksinasi COVID-19.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pasangan kekasih itu menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksinasi di medsos.

Ketika, korban sudah mentransfer sejumlah uang kepada para pelaku, ternyata sertifikat vaksinasi tidak ada.

"Mereka janjikan, baik itu vaksin satu maupun dua, dia mampu membuatnya tetapi hasilnya tidak ada," kata Yusri saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Selasa (27/7).

Kepala Bidang Humas Polda metro jaya itu menambahkan, kedua pelaku menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin tersebut dengan harga Rp400 ribu.

"Pelaku-pelaku ini menipu dengan harga Rp400 ribu, uang sudah ditransfer. Tetapi kartu vaksinnya tidak ada," ujar Yusri.

Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan pada 22 Juli 2021 lalu.
Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku.
Lalu, melakukan penangkapan di Sulawesi Selatan.

Tak hanya itu, polisi juga mengungkap kasus dengan modus yang sama dan menangkap pelaku berinisial IS di wilayah yang sama.

"Kebetulan ketiga orang ini dengan dua LP (laporan polisi) ini satu desa, satu kabupaten, di Sulawesi Selatan. Memang spesialisnya adalah menipu," tutur Yusri.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 28 junto 45 A UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman enam tahun penjara. | red

Hari Anak Nasional 2021, Momentum Bentengi Penerus Bangsa Dengan Nilai-Nilai ANTIKORUPSI Untuk Masa Depan Cemerlang Indonesia


Oleh: Komjen. Pol. Drs. Firli Danzo Bakabon Bahuri, M.Si.

Satu hari yang lalu kemarin, Jum'at 23 Juli, para orang tua dan anak-anak Indonesia, kembali memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2021, dimana tema besar 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' yang diusung dalam peringatan tahun ini sangat tepat, mengingat anak-anak adalah generasi penentu arah, tujuan dan kemajuan bangsa kita.

Melindungi anak-anak, sejatinya bukan hanya tugas para orang tua dan keluarganya semata, melainkan kewajiban segenap eksponen masyarakat di republik ini, dalam bingkai besar keluarga sebangsa dan setanah air.

Setiap elemen bangsa seyogianya mengambil peran dalam proses 'asah asih asuh' anak-anak generasi masa depan bangsa, agar mereka tidak terpengaruh dan siap menghadapi ragam persoalan bangsa, salah satunya korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di negeri ini.

Dalam pertemuan Kami dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bapak Boy Rafli Amar Kamis siang (22/7), KPK dan BNPT memiliki kesamaan presepsi, visi dan misi terkait cara memerangi 3 musuh utama NKRI yakni Korupsi, Terorisme dan Radikalisme serta Narkotika; yaitu dengan memberikan asupan nilai-nilai moral, etika, agama, budaya, mental spiritual serta pendidikan kebangsaan kepada anak-anak sedini mungkin.

KPK menggunakan jejaring pendidikan formal maupun non formal untuk menyemaikan nilai-nilai ANTIKORUPSI kepada generasi penerus bangsa ini sejak usia dini hingga dewasa, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Peguruan Tinggi, agar tumbuh dan terbentuk karakter kuat serta integritas dalam diri setiap anak bangsa di republik ini, agar tidak terpengaruh korupsi maupun perilaku koruptif yang masih dianggap laten.

Penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sedini mungkin kepada anak-anak, agar mereka dapat jelas melihat kelam dan sesatnya jalan korupsi dibalik tebalnya kabut surga fatamorgana.

Dengan selalu menjaga, merawat serta menumbuhkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sejak usia dini hingga dewasa, Insya Allah generasi masa depan kita akan memiliki paradigma baru dalam memandang korupsi sebagai perbuatan terhina, aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa dan dosanya (korupsi) harus ditanggung dunia akhirat.

Jika dicermati secara utuh dalam kontek membangun dan membentuk anak-anak ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan kuat karakter yang berkesinambungan dan konsisten diterapkan sejak dini, mengingat muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI (jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri anak-anak bangsa.

Anak-anak sebagai bagian dari elemen masyarakat, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya dan kultur masyarakat Indonesia, agar tak lagi melihat korupsi sebagai hal biasa yang dilakukan dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di republik ini.

Anak-anak yang memiliki Ruh ANTIKORUPSI dalam jiwa dan raganya, memiliki peran sentral membangun budaya ANTIKORUPSI, dengan menjadi influencer ANTIKORUPSI untuk mempengaruhi keluarga, teman, sahabat, lingkungan sekitar hingga orang-orang yang baru dikenalnya agar meninggalkan perilaku koruptif, akar dari korupsi di NKRI.

Jelas sudah, jika ingin maju, negeri ini memerlukan anak-anak bangsa yang memiliki karakter kuat, taat agama dan menjunjung tinggi integritas serta nilai-nilai ANTIKORUPSI, agar terjadi pergeseran paradigma dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, untuk melahirkan tatanan sosial dan kultur baru, budaya ANTIKORUPSI.

Kita harus memberikan pemahaman utuh kepada anak-anak bangsa sedari dini, bahwasanya korupsi bukanlah bagian dari budaya, warisan leluhur, tradisi dan kultur bangsa Indonesia. Korupsi adalah peninggalan ajaran sesat, yang menyesatkan arah dan tujuan berbangsa dan negara di republik ini.

Memberikan pemahaman utuh tersebut merupakan bagian dari langkah efektif Pencegahan Korupsi KPK melakukan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu:

  1. Meningkatkan Integritas Penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat sehingga muncul perasaan tidak ingin korupsi (INTEGRITAS TINGGI TAK MAU KORUPSI),
  2. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga sistem tidak bisa lagi dikorupsi, membangun sistem yang tidak ramah korupsi (TUTUP CELAH SISTEM TIDAK BISA DIKORUPSI) dan
  3. Pendekatan penindakan agar muncul efek jera untuk tidak melakukan korupsi (JERA DAN TAKUT UNTUK KORUPSI). Agar strategi ini dapat dilakukan dengan baik (How to), maka KPK melakukan 3 strategi pendekatan yaitu: 1). Pendekatan Pendidikan Masyarakat (Public Education Approach) 2). Pendekatan Pencegahan (Preventif Approach) dan 3). Pendekatan Penindakan (Law Inforcement Approach).

Pendekatan Pendidikan Masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain: 1. Jejaring pendidikan formal dan informal, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi 2. Penyelenggara negara dan partai politik dan 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta. Pendekatan ini akan mempengaruhi Mind-Set dan Culture-Set segenap elemen bangsa.

Dengan Pendekatan Pendidikan Masyarakat yang dapat mempengaruhi Mind-Set dan Cultuer-Set maka korupsi yang bisa beradaptasi, berevolusi bahkan mampu bermutasi layaknya virus Covid-19, yang menjadi pandemi di negeri ini dapat dicegah.Pendidikan masyarakat menjadi penting karena Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia (Education is the most powerful weapon which you can use to change the world).

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia khususnya anak-anak generasi penerus masa depan republik ini dari ragam marabahaya, dan meridhoi segenap usaha dan upaya negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote.

Selamat memperingati Hari Anak Nasional 2021, mari patrikan semangat dan nilai-nilai ANTIKORUPSI kedalam jiwa, raga, hati dan pikiran anak-anak bangsa, untuk menyongsong masa depan cemerlang, yaitu: Indonesia Hebat, Indonesia Sejahtera, Indonesia Cerdas, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Adil, Aman, Damai Sentosa dengan budaya ANTIKORUPSI. 

Jakarta, 24 Juli 2021.

Lindungi Anak, Karna Generasi Masa Depan Bangsa


Jakarta -
Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Berbagai upaya dilakukan, baik memberikan perlindungan secara fisik, atensi berupa kasih sayang, maupun pendidikan yang layak. Semua itu demi melindungi generasi penerus masa depan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Melalui momentum Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2021, sudah saatnya seluruh komponen bangsa untuk hadir memenuhi hak sekaligus melindungi anak. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Andap Budhi Revianto mengatakan hal tersebut wajib dilakukan agar anak dapat menumbuhkan semangat belajar kendati masih dalam pandemi Covid-19.

"Menjadi anak yang cerdas, baik secara intelegensi maupun emosional, saleh dan salehah, serta ke depannya dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta agama adalah hal yang paling diinginkan para orang tua," ujar Andap dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Para orang tua, lanjut Andap, sejak kecil sebisa mungkin mulai menanamkan nilai-nilai kehidupan dan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Selain dengan memberikan contoh dan teladan, orang tua juga perlu memberikan nasihat maupun arahan-arahan yang membangun.

Namun, ada kalanya seorang anak yang karena suatu hal harus berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Hal tersebut tentu mendapatkan penanganan dan perlakuan yang berbeda.

“Pada sisi inilah, maka peran dan fungsi petugas LPKA dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, dengan tetap mengedepankan upaya perlakuan yang ramah, membimbing, mendidik, mengayomi, serta mengedepankan kepentingan terbaik dari anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),” kata Andap, Jumat (23/07/2021).

Negara hadir dan bertanggung jawab dengan turut menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang saat ini mendekam di balik tembok LPKA.

“Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi salah satu leading sector dalam pelaksanaan SPPA memiliki kebijakan ramah anak, terutama terkait dengan layanan pemenuhan hak-hak anak, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, partisipasi, dan hak sipil,” jelas Andap.

Selain itu, upaya menjaga asa ABH juga hadir dalam pemberian remisi anak. Pemberian remisi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Kemenkumham dalam mendukung proses reintegrasi anak untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Tahun ini Kemenkumham memberikan remisi kepada 1.020 anak binaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.001 anak mendapat RAN I atau pengurangan sebagian masa hukuman, dan sisanya mendapat RAN II atau langsung bebas.

Selamat Hari Anak Nasional, 23 Juli 2021 "Anak Terlindungi, Indonesia Maju" | red

Langkah Cepat Kemenkumham dalam Pengendalian Eskalasi Covid-19


Jakarta –
Angka positif Covid-19 Indonesia mengalami peningkatan tajam selama beberapa minggu terakhir. Semua kalangan masyarakat, baik itu instansi pemerintahan, swasta maupun masyarakat umum turut terdampak pandemi Covid-19 ini.

Merespon peningkatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto segera mengambil langkah-langkah pengendalian untuk memutus penyebaran Covid-19 melalui aktivitas perkantoran di Kemenkumham.

“Sebagai langkah pengendalian eskalasi Covid 19 khususnya di lingkungan Kemenkumham, Menteri telah memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan tindakan,” ujar Andap melalui keterangan tertulisnya.

Pada Kamis, 24/06/2021 lalu telah dilakukan tes PCR kepada jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, yakni sebanyak 707 pegawai. Selanjutnya, Sekjen memerintahkan seluruh pegawai Setjen untuk melakukan tes PCR secara mandiri mulai Jumat, 25/06/2021 hingga Kamis, 01/07/2021.

Selain itu, Sekjen juga memerintahkan kepada dokter Balkesmas Kemenkumham untuk melakukan pemberian obat dan vitamin berupa Azitromycin 500mg, Vit D3 5000, Zinc 20 mg, Vit C 1000mg, Ondansetron 4mg, dan Paracetamol 600 mg terhadap pegawai yg terpapar Covid-19.

Sekjen Andap kemudian mengajukan permohonan karantina gedung Setjen selama tiga hari kerja, Senin 28/06/2021 s.d. Rabu 30/06/2021 untuk strerilisasi gedung dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Selama masa karantina gedung Setjen, Sekjen menetapkan hanya dua orang pegawai dari setiap biro dan Pusdatin yang melaksanakan work from office (wfo) hingga Kamis, 01/07/2021 dengan waktu kerja pukul 09.00 – 12.00 WIB.  Ruang kerja yang dipakai adalah Graha Pengayoman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut Andap, situasi pandemi Covid-19 ini harus disikapi dengan bijaksana, khususnya terkait pengurangan aktivitas dan mobilitas di luar rumah.

“Perlu dipahami bahwa kita harus bijak dalam beraktivitas, khususnya ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik dirumah saja jika tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak,” tutur Andap.

“Apabila keluar rumah, agar diperhitungkan risiko penularan, baik pada titik tempat tujuan, dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah. Perhatikan kerentanan anggota keluarga yang ada di rumah,” tambahnya.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Indonesia, Sekjen Kemenkumham mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SEK-11.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Ketentuan PPKM Darurat di Lingkungan Kemenkumham. SE tersebut mengatur agar seluruh jajaran Kemenkumham di Pulau Jawa dan Bali 100% melakukan pekerjaan dari rumah (wfh), sedangkan pelaksanaan kerja di luar Pulau Jawa dan Bali dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan satgas Covid-19 daerah setempat.

Sekjen menetapkan agar para pimpinan Unit Eselon I yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan menyelenggarakan pelayanan publik agar menyusun pedoman kerja pada masa PPKM darurat.

“Jajaran Kemenkumham harus mendukung dan melaksanakan sepenuhnya kebijakan PPKM darurat, serta siapkan secara matang langkah dan upaya dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 pada satuan kerja di daerahnya masing-masing,” himbau Sekjen.

Selain itu, Sekjen mengeluarkan SE Nomor SEK-12.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang Ketentuan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha Serta Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 M selama masa PPKM darurat. 

Guna efektivitas pelaksanaan kedua SE, Sekjen memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon 1, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT untuk melaporkan hasil implementasi SE kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

Perkembangan pengendalian Covid-19 di lingkungan Kemenkumham dilaporkan secara rutin oleh Sekjen kepada Menkumham. Sekjen juga rutin mengawasi dan menyapa jajaran Sekretariat Jenderal untuk selalu waspada, menjalankan protokol kesehatan, isolasi mandiri secara ketat dan melakukan olah raga.

“Penting untuk diingat keberhasilan pengetatan aktivitas ini sangat ditentukan oleh kontribusi, sinergi dan kolaborasi kita semua, baik internal maupun secara eksternal dengan pihak lain. Prioritas utama saat ini, semoga kita semua tetap sehat, aman dari Covid-19 dan tetap produktif,” tutup Sekjen. | red

532 Orang Positif Corona Saat Pengecekan di Pelabuhan Bakauheni


Jakarta
 - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan ada 532 warga yang hendak ke Jabodetabek di Bakauheni positif Corona. Ratusan warga itu dinyatakan positif COVID usai tes PCR setelah dicek di pos pemeriksaan.

"Telah ditemukan sebanyak 532 orang warga masyarakat yang positif COVID setelah dilakukan pemeriksaan swab PCR. Dan mereka sekarang dalam perawatan di sejumlah tempat di Lampung baik di rumah sakit maupun tempat-tempat yang disiapkan Pemprov Lampung. Sebagian besar dari pelaku perjalanan ini adalah yang akan kembali ke Jabodebatek," ujar Doni dalam jumpa pers virtual, Senin (24/5/2021).

Doni mengatakan jika Pemda tidak sigap dalam penyekatan mobilitas warga, akan banyak kasus penularan terjadi. Doni pun mengatakan pentingnya dilakukan optimalisasi dalam PPKM Mikro.

"Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya Gubernur Lampung, Kapolda, Danrem, dan seluruh instansi baik instansi pemerintah pusat serta daerah di wilayah Lampung kurang begitu maksimal dalam pemeriksaan, akan banyak sekali yang lolos ke wilayah Jabodetabek sehingga dapat menulari keluarganya dan para kerabat dan rekan," katanya.

Doni pun mengingatkan bagi warga usai bepergian untuk melakukan karantina mandiri. Termasuk dilakukan micro-lockdown jika dalam lingkup RT ada lima rumah yang terkena COVID-19.

"Kami sudah melihat kerja sama di tingkat daerah di kota dan juga di kabupaten sudah sangat baik oleh karenanya kerja sama ini perlu terus digalang, dikumandangkan gotong royong. Memberikan bantuan kepada warga yang terpapar COVID adalah strategi kita yang paling murah dibandingkan kalau sudah tidak terkontrol semakin parah dan fasenya masuk pada fase yang lebih berbahaya, yaitu fase berat dan kritis bisa jadi tidak terselamatkan," kata Doni. | Je

Sumber: detiknews