POLISI SELEBRITI

Dinilai Memiliki Semangat Kepolisian yang Demokratis, Hermawan Sulistyo Apresiasi 100 Hari Kerja Kapolri



Jakarta -
Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021. Ia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pada 27 Januari 2021 lalu.

Sepanjang perjalannya itu, kinerja dan upaya yang dilakukan Jenderal Sigit dalam melakukan perubahan internal dan penegakan hukum dinilai sudah sesuai dengan semangat kepolisian yang demokratis (Democratic Policing).

Demikian disampaikan oleh Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo. Menurutnya, 100 hari kerja Kapolri memperbaiki persoalan yang kompleks terjadi di seluruh Indonesia dari hulu. Hal itu terlihat dari peluncuran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian.

"Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri," kata Hermawan saat dihubungi awak media, Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Hermawan, dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif.

Pasalnya, kata Hermawan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik.

"100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara," ujar penulis buku Democratic Policing itu.

Sebab itu, Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas.

"Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus," ucap Hermawan.

Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India.

"Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid," tutur Hermawan.

Kepolisian India bersikap represif, kata Hermawan, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19.

"Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid," ujar Hermawan.

Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat.

"Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif," tutup Hermawan. | Je

Pantau Arus Mudik, Wakapolri Kunjungi Pelabuhan Bakauheni


Bandar Lampung -
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono melakukan kunjungan pemantauan arus mudik dan jalur transportasi ke PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bakauheni, Sabtu pagi (8/5/2021).

Dalam kunjungan itu, Wakapolri ingin mengetahui perkembangan situasi di lapangan terhadap arus lalu lintas kendaraan terkait peniadaan mudik tahun 2021, secara langsung.

Mengawali pemaparan materi bertempat di ruang VIP ASDP Cabang Bakauheni, Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono menjelaskan kesiapan jajaran Polda Lampung pada pelaksanaan Operasi Ketupat 2021.

"Terdapat sebanyak 95 lokasi pos yang telah didirikan di wilayah hukum Polda Lampung. Diantaranya, 9 pos penyekatan batas provinsi, 25 pos Kabupaten/Kota, 47 pos pengamanan, 11 pos pelayanan dan 1 pos terpadu yang terletak di Seaport Interdiction Bakauheni," sebut Wahyu.

Wahyu kemudian melanjutkan, petugas di lapangan akan menjalankan prosedur standar dengan mengecek setiap kendaraan yang akan melintasi pos-pos yang telah didirikan. Mengingat, hanya penumpang tertentu sesuai peraturan Kemenhub yang diperkenankan keluar masuk wilayah Provinsi Lampung dengan dilengkapi Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM), surat keterangan rapid test antigen negatif Covid-19.

"Bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan di putar balik," kata Wahyu sembari mengultimatum.

Sempat mendapat pertanyaan sela dari Wakapolri, bilamana petugas pemeriksa di lapangan mendapati kendaraan yang salah satu penumpangnya positif Covid-19.

"Petugas di lapangan akan mengisolasi penumpang yang positif Covid-19 kemudian dibawa ke rumah sakit rujukan pasien Covid-19 terdekat dan memeriksa ulang penumpang lainnya melalui rapid test antigen. Jika hasilnya negatif akan dipersilahkan melanjutkan perjalanan," jawab Wahyu.

Pada kesempatan itu, General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Solikhin menerangkan secara singkat, pihaknya telah memetakan laju penumpang menjadi tiga fase yakni fase normal, fase pra larangan mudik dan fase setelah mudik.

"Arus puncak pengguna jasa penyebrangan di pelabuhan Bakauheni yakni pada tanggal 2 Mei 2021. Dimana, pada tanggal 28 April sampai dengan 7 Mei 2021, sebanyak 75.790 kendaraan telah melewati pelabuhan Bakauheni. 48.179 sudah kembali menyebrang sedangkan 27.611 kendaraan belum kembali dan ini nanti yang akan kami antisipasi," pungkas Solikhin.

Setelah menyimak dengan seksama materi pemaparan, Wakapolri kemudian menanggapi dengan mengucapkan terima kepada jajaran Polda Lampung atas langkah-langkah yang tepat yang telah dipersiapkan dalam menanggapi kebijakan Pemerintah perihal peniadaan mudik tahun 2021.

"Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kita tidak ingin seperti di India yang mengalami gelombang kedua Covid-19," tegas jendral lulusan Akpol 1988 A itu.

Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat itu juga memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyrakat agar melaksanakan perayaan hari raya Idhul Fitri 1442 H dengan dirumah saja.

"Lebaran dirumah saja, secara virtual. Bisa melalui video call, zoom atau aplikasi digital lainnya," himbau Gatot.

Tak kalah penting, Wakapolri juga mengingatkan kepada jajaran Polda Lampung agar memperhatikan keamanan petugas di pos-pos pemeriksaan.

"Pak kapolda, Karo Ops, Kabid Dokkes, para Kapolres agar memeriksa kelengkapan dan melatih anggota di lapangan baik personel dari Polri, TNI, Satpol PP, Satgas Covid-19. Jangan sampai terpapar Covid-19," pinta Gatot.

Jendral yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, bahwasannya kegiatan Operasi Ketupat 2021 merupakan kegiatan yang dinamis di seluruh wilaya Indonesia. Sebanyak 381 titik penyekatan telah disiapkan dalam rangka upaya memutus penyebaran Covid-19 jelang perayaan hari raya Idhul Fitri 1442 H.

"Kami dari jajaran Polri mememinta kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul mematuhi larangan Pemerintah untuk tidak mudik. Dan yang paling penting, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat," pungkas Wakapolri.

Tampak hadir dalam giat itu, Wakapolri, Irwasum polri didampingi jajaran, Kapolda Lampung dan jajaran, Kapolres Lamsel, Bupati Lamsel, Dandim 0421/LS dan GM ASDP Cabang Bakauheni. | Je